
cakrawala7.com – Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2015 tentang pembentukan produk produk hukum daerah yang telah diubah beberapa kali dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan barang milik daerah serta Surat Bupati Ponorogo nomor 100.3.2/KRP/188/405.0.1/3/2026 perihal usul persetujuan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah.
Selanjutnya, berpedoman dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama Bupati Ponorogo dan DPRD terhadap perubahan keempat atas Propemperda tahun 2026 dan Propemperda Kabupaten Ponorogo tahun 2027 serta dilanjutkan jawaban Bupati Ponorogo atas pandangan umum fraksi DPRD sekaligus pembentukan panitia khusus DPRD Ponorogo terhadap Raperda tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kamis, 19 November 2026.

Dwi Agus Prayitno mengatakan bahwa penyesuaian produk hukum daerah dipandang perlu untuk menyelaraskan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Bapemperda dan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap usulan perubahan keempat atas Propemperda tahun 2026 dengan mempertimbangkan aspek urgensi landasan hukum serta aspirasi dan kepentingan masyarakat,” kata Dwi Agus Prayitno.
“Selain itu, penyesuaian Propemperda 2027 menjadi perhatian penting sebagai upaya perencanaan pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan regulasi serta arah kebijakan pemerintah daerah,” terang Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo.
Melalui dua agenda tersebut diharapkan pembentukan Propemperda dapat dilaksanakan secara terencana, berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ain)

















Komentar