cakrawala7.com- Pastikan program prioritas Presiden Republik Indonesia tepat waktu, Radian Syam anggota Ombudsman RI meninjau perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Peninjauan ini sekaligus mendorong percepatan realisasi program pendidikan yang mengampu sebanyak 110 siswa. Rabu, 14 Oktober 2026.
Sebelum melakukan peninjauan lapangan, Radian Syam terlebih dahulu menyambangi rumah dinas Bupati Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut, ia membahas perkembangan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat bersama jajaran pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo telah tersedia. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan fisik yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.
“Lahannya sudah tersedia. Sekarang tinggal proses pembangunan fisiknya. Berdasarkan informasi yang kami terima, targetnya diharapkan bisa selesai pada akhir tahun ini,” ujar Radian Syam.
Ia menjelaskan, sejauh ini belum terdapat kendala berarti yang menghambat rencana pembangunan. Meski demikian, perkembangan di lapangan tetap perlu dipantau agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Menurut Radian, peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi riil persiapan pembangunan sekaligus mengidentifikasi kemungkinan kendala yang membutuhkan tindak lanjut dari pihak terkait.
Ombudsman juga akan menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada Kementerian Sosial sebagai bahan evaluasi dan upaya mendorong percepatan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo.
Sekolah Rakyat di Ponorogo direncanakan menyasar 110 siswa. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan bangunan dan ruang belajar, tetapi juga kesiapan fasilitas serta dukungan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, percepatan pembangunan perlu diikuti dengan persiapan kebutuhan pendukung agar sekolah dapat beroperasi secara optimal.
Dengan jumlah sasaran mencapai 110 siswa, kesiapan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus berkoordinasi agar tahapan pembangunan maupun persiapan layanan pendidikan berjalan sesuai rencana.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan berbagai kebutuhan yang menjadi kewenangannya dapat dipersiapkan dengan baik. Dengan koordinasi yang berjalan efektif, pembangunan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target dan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan.
“Kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Ponorogo dapat berjalan sesuai target. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendukung percepatan program ini melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait, sehingga anak-anak yang menjadi sasaran dapat segera memperoleh akses pendidikan yang layak,” ujar Lisdyarita.
Ombudsman RI akan melaporkan hasil peninjauan kepada Kementerian Sosial untuk menjadi bahan tindak lanjut. Laporan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kesiapan lahan, perkembangan rencana pembangunan, serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses realisasinya.
Melalui pemantauan tersebut, Ombudsman mendorong agar persiapan pembangunan tidak berhenti pada penyediaan lahan, tetapi berlanjut hingga fasilitas pendidikan dapat diwujudkan sesuai rencana.
Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut merupakan langkah nyata dalam memperluas kesempatan peserta didik bagi 110 siswa dengan koordinasi antar pihak terkait pembangunan diharapkan dapat dirasakan untuk masyarakat luas. (ain)
Komentar