cakrawala7.com – Kriwikan dadi grojokan, itulah peribahasa yang tepat menggambarkan situasi Ponorogo jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), November 2024 nanti.
Isu yang awalnya respon pro dan kontra organik dari masyarakat, melebar menjadi kegaduhan yang tidak berujung.
Dosen senior Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Jusuf Harsono mengatakan pro kontra kebijakan one way Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko rawan ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
Dugaan itu muncul setelah kegaduhan di media sosial, bahkan demo tetap berlanjut meski Sugiri Sancoko telah membatalkan kebijakan one way di Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Gajah Mada tersebut, Selasa (23/4) lalu.
“Pro kontra kebijakan baru itu, biasa. Namun jelang pilkada, apa pun isu bisa menjadi bahan kegaduhan termasuk one way ini,” ujar Jusuf Harsono, Kamis (25/4/2024).
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UMPO itu berpendapat kebijakan one way harus diterapkan di Kota Reog cepat atau lambat jika tidak ingin Ponorogo tetap menjadi kota kecil.
Selain pertumbuhan ekonomi, one way dinilainya merupakan salah satu jalan keluar mengatasi masalah semakin tingginya jumlah kendaraan di Ponorogo.
Pro dan kontra di masyarakat dinilainya hal biasa merespon kebijakan baru. Ia yakin siapapun bupatinya, jika menerapkan one way, ada sebagian masyarakat yang menolak.
“One way akhirnya harus dijalankan, selain ekonomi ini juga kebutuhan lalu lintas. Tingkat mobilitas masyarakat makin tinggi dan jumlah kendaraan bermotor makin banyak. Kalau tidak ya itu namanya status quo, Ponorogo akan tetap menjadi kota kecil,” ucapnya.
Jusuf Harjono juga memberi masukan kepada pemerintah, sebelum diterapkan lagi, sarana – prasarana dan sosialisasi harus lebih matang dipersiapkan. (lis)
Komentar