CAKRAWALA7.COM- Di awal pemerintahan Sugiri Sancoko terdapat sebanyak 10 kelurahan dan desa dari lima kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang akan mendapat sasaran program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ditahun tahun 2021 ini.
Program tersebut merupakan solusi bagi berbagai persoalan permukiman yang dihadapi oleh Ponorogo. Kamis, 8 April 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo Jamus Kunto Purnomo, usai Penyerahan Bantuan Cash For Work (CFW) di Pendopo Agung
Ponorogo, mengatakan, program Kotaku di Ponorogo tahun 2021 ini terdapat dana sebesar Rp 6,5 miliar.
Dana sebesar Rp 5 miliar merupakan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) reguler yang akan dilaksanakan untuk lima desa dan kelurahan di lima kecamatan. Sedangkan Rp1,5 miliar lainnya adalah dana CFW untuk lima kelurahan atau masing-masing Rp300 juta. Lokasinya berada di Kelurahan Patihan, Pakunden, Tambakbayan, Mangkujayan dan Ronowijayan.
“Pekerjaan dalam Program Kotaku ini sangat beragam. Ada perbaikan jalan, sanitasi dan air bersih. Nah, untuk yang Rp1,5 miliar, ini merupakan program yang titik beratnya kepada pekerja. Yaitu merekrut sebanyak mungkin pekerja dari warga yang terdampak covid-19 dengan tetap memperhatikan capaian pekerjaan yang ada,” jelas Jamus.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berharap Program Kotaku dikembangkan dan diperdalam perencanaannya sehingga menjangkau kawasan-kawasan yang lebih luas. Dengan begitu program pengembangan infrastruktur semacam Kotaku ini bisa bermanfaat untuk mengubah kawasan semacam eks-lokalisasi Kedung Banteng menjadi kawasan yang bersih dan jadi destinasi wisata. Atau kawasan Kota Lama Pasar Pon yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata religi di Ponorogo.
“Saya berharap ini menjadi gotong-royong, kolaborasi. Terjemahannya, kita tangkap program dari atas (pemerintah pusat) lalu dari bawah kita usulkan untuk perbaikan Ponorogo yang lebih hebat,” ungkap Bupati.
Sementara Kepala Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Farid Dibyo Mayangkoro mengatakan sebenarnya terdapat berbagai program untuk pengembangan infratruktur. Baik yang berupa Kotaku yang bersumber dari APBN, ataupun program lain yang didanai Bank Dunia. Program ini masih akan terus digodok untuk bisa mencapai sasaran sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. (mal)
Komentar